toolgptpro

104 Judul Skripsi Hukum Perdata Fresh

 


Hukum perdata adalah cabang hukum yang mengatur hubungan antarindividu dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum ini mengatur hak dan kewajiban orang secara timbal balik, baik dalam hal keluarga, harta, kontrak, maupun warisan. Sederhananya, hukum perdata menyentuh semua aspek kehidupan pribadi yang tidak melibatkan negara secara langsung sebagai pihak.

Dalam praktiknya, hukum perdata terbagi ke dalam beberapa bidang utama, seperti hukum keluarga (perkawinan, perceraian, pengangkatan anak), hukum harta kekayaan (jual beli, sewa-menyewa, utang piutang), serta hukum waris. Segala bentuk kesepakatan antara dua pihak, seperti perjanjian kerja sama atau kontrak jual beli, juga termasuk dalam ranah hukum perdata.

Salah satu ciri khas dari hukum perdata adalah bahwa proses penyelesaiannya biasanya dilakukan atas dasar gugatan dari salah satu pihak yang merasa dirugikan, dan bukan atas inisiatif negara. Oleh karena itu, hukum perdata sering disebut juga sebagai hukum privat, karena menyangkut kepentingan pribadi, bukan kepentingan umum.

Di Indonesia, sumber utama hukum perdata adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang merupakan warisan hukum Belanda. Meski sudah tua, KUHPerdata masih digunakan hingga saat ini, dengan beberapa penyesuaian melalui yurisprudensi dan undang-undang baru yang relevan.

Dalam masyarakat yang semakin kompleks, pemahaman terhadap hukum perdata menjadi sangat penting. Ia menjadi dasar dalam menjaga keadilan dan kepastian hukum dalam setiap hubungan antarwarga negara. Tanpa hukum perdata, banyak transaksi dan hubungan sosial akan berjalan tanpa perlindungan yang jelas.

Tentu, berikut 104 judul skripsi hukum perdata yang segar dan relevan, dibagi berdasarkan sub-bidangnya:


Hukum Keluarga dan Waris

  1. Perlindungan Hukum Anak Hasil Perkawinan Campuran Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010.

  2. Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Waris Anak Angkat Menurut Hukum Adat dan Hukum Islam di Indonesia.

  3. Konsep Harta Bersama dalam Perkawinan Siri Ditinjau dari Perspektif Keadilan Gender.

  4. Implikasi Hukum Pembatalan Perkawinan Terhadap Status Anak dan Harta Benda.

  5. Peran Mediator dalam Penyelesaian Sengketa Perceraian dengan Hak Asuh Anak.

  6. Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Perkawinan Pra-Nikah dalam Mewujudkan Keadilan Ekonomi Suami Istri.

  7. Perlindungan Hukum Bagi Anak Akibat Perceraian Orang Tua dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

  8. Penerapan Asas Iktikad Baik dalam Pembagian Harta Warisan Melalui Hibah.

  9. Problematika Penetapan Ahli Waris Tunggal dan Implikasinya Terhadap Ahli Waris Lain.

  10. Hak dan Kedudukan Janda/Duda Atas Harta Peninggalan Pasangan Menurut Hukum Adat.

  11. Pengawasan Hak Perwalian Anak Oleh Negara Pasca Perceraian.

  12. Kedudukan Hukum Anak yang Lahir dari Perkawinan Beda Agama.

  13. Pelaksanaan Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Terkait Pembagian Harta Bersama.

  14. Analisis Terhadap Konsep Waris Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam.

  15. Hak Waris Anak Luar Kawin yang Diakui Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi.


Hukum Perjanjian dan Kontrak

  1. Keabsahan Perjanjian Baku (Standard Clause) dalam Transaksi E-commerce Ditinjau dari Asas Konsensualisme.

  2. Perlindungan Hukum Debitur dalam Perjanjian Kredit Konsumen dengan Jaminan Hak Tanggungan.

  3. Tinjauan Yuridis Terhadap Klausula Eksonerasi dalam Perjanjian Jasa Pengiriman Barang.

  4. Wanprestasi dalam Perjanjian Franchise Akibat Pandemi COVID-19 (Force Majeure).

  5. Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Leasing) Kendaraan Bermotor.

  6. Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Perjanjian Kredit dengan Jaminan Fidusia.

  7. Analisis Hukum Terhadap Perjanjian Sewa-Menyewa Properti Berbasis Syariah.

  8. Kedudukan Perjanjian Pra-Kontrak (MoU) dalam Sistem Hukum Perjanjian Indonesia.

  9. Implikasi Hukum Pembatalan Perjanjian Jual Beli Tanah Akibat Cacat Yuridis.

  10. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Perjanjian Kredit Multiguna.

  11. Keabsahan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Atas Tanah Belum Bersertifikat.

  12. Implementasi Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu.

  13. Tanggung Jawab Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Kerjasama Operasional (KSO).

  14. Studi Komparatif Hukum Perjanjian Online di Indonesia dan Malaysia.

  15. Penyelesaian Sengketa Perjanjian Kontrak Konstruksi Melalui Mediasi.


Hukum Perikatan dan Tanggung Jawab Perdata

  1. Tanggung Jawab Hukum Pelaku Usaha Terhadap Kerugian Konsumen Akibat Produk Cacat (Product Liability).

  2. Ganti Kerugian Akibat Pencemaran Nama Baik di Media Sosial Ditinjau dari Hukum Perdata.

  3. Tanggung Jawab Notaris Atas Akta yang Mengandung Cacat Hukum.

  4. Analisis Hukum Terhadap Ganti Rugi Immaterial Akibat Perbuatan Melawan Hukum.

  5. Perlindungan Hukum Bagi Korban Malpraktik Medis di Rumah Sakit Swasta.

  6. Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Terhadap Kerugian Masyarakat Akibat Pembangunan Infrastruktur.

  7. Batasan Tanggung Jawab Bank Terhadap Kehilangan Dana Nasabah Akibat Skimming.

  8. Perlindungan Hukum Data Pribadi Konsumen dalam Transaksi Online.

  9. Perbuatan Melawan Hukum dalam Kasus Pembajakan Hak Cipta di Platform Digital.

  10. Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Asuransi Terhadap Klaim Polis yang Ditolak.

  11. Aspek Perdata Ganti Kerugian Akibat Kebakaran Hutan dan Lahan.

  12. Tanggung Jawab Perdata Dokter Gigi Terhadap Tindakan Medis yang Gagal.

  13. Analisis Unsur-Unsur Perbuatan Melawan Hukum dalam Kasus Penipuan Online.

  14. Kompensasi dan Ganti Rugi Bagi Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dalam Hukum Perdata.

  15. Penerapan Asas Kehati-hatian dalam Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas.


Hukum Benda dan Hak-Hak Kebendaan

  1. Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Guna Bangunan (HGB) Atas Tanah Negara.

  2. Keabsahan Pembebanan Hak Tanggungan Atas Objek Tanah yang Belum Bersertifikat.

  3. Konversi Hak Atas Tanah Adat Menjadi Hak Milik Menurut UUPA.

  4. Analisis Hukum Terhadap Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam Mewujudkan Kepastian Hukum.

  5. Kedudukan Hukum Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Dalam Transaksi Properti.

  6. Problematika Peralihan Hak Milik Atas Tanah Warisan yang Belum Terdaftar.

  7. Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Properti dalam Proyek Pembangunan yang Mangkrak.

  8. Hak Pengelolaan (HPL) Sebagai Dasar Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Pihak Ketiga.

  9. Jaminan Fidusia Atas Objek Benda Bergerak Tak Berwujud (Piutang).

  10. Tata Cara Pencoretan (Roya) Hak Tanggungan dan Implikasinya.

  11. Pengaturan Hukum Mengenai Hak Atas Satuan Rumah Susun (Strata Title).

  12. Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Tanah yang Terkena Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum.

  13. Analisis Konflik Hak Atas Tanah Antara Masyarakat Adat dengan Perusahaan.

  14. Kedudukan Hukum Perjanjian Gadai Barang Elektronik di Pegadaian Swasta.

  15. Aspek Hukum Pemanfaatan Tanah Wakaf Untuk Tujuan Komersial.


Hukum Konsumen

  1. Perlindungan Hukum Konsumen Terhadap Praktik Penipuan Online Shop.

  2. Tanggung Jawab Pelaku Usaha dalam Penjualan Produk Makanan Kadaluarsa.

  3. Analisis Klausula Baku dalam Perjanjian Sewa Apartemen Terkait Hak dan Kewajiban Penyewa.

  4. Mekanisme Penyelesaian Sengketa Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK).

  5. Perlindungan Hukum Konsumen Jasa Transportasi Online Terhadap Pembatalan Sepihak.

  6. Hak Konsumen Atas Informasi Produk dalam Pemasaran Digital.

  7. Implementasi Asas Keseimbangan dalam Perjanjian Jual Beli Kendaraan Bermotor Bekas.

  8. Tanggung Jawab Produsen Kosmetik Terhadap Klaim Produk yang Tidak Sesuai.

  9. Perlindungan Hukum Konsumen Jasa Perbankan Terhadap Kebocoran Data Nasabah.

  10. Analisis Peran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Pengawasan Perlindungan Konsumen di Sektor Keuangan.

  11. Ganti Rugi Konsumen Akibat Kerusakan Barang Selama Masa Garansi.

  12. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dalam Pembelian Barang Impor Melalui E-commerce.

  13. Tanggung Jawab Pelaku Usaha Pariwisata Terhadap Kelalaian yang Mengakibatkan Kerugian Wisatawan.

  14. Hak Konsumen Untuk Membatalkan Kontrak Kredit Tanpa Penalti (Cooling-off Period).

  15. Peran Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dalam Advokasi Hak Konsumen.


Hukum Perdata Lainnya (Hukum Pribadi, Hukum Acara Perdata, dll.)

  1. Kedudukan Hukum Badan Hukum Yayasan Sebagai Subjek Hukum Perdata.

  2. Problematika Pengangkatan Anak Berdasarkan Hukum Adat dan Dampaknya Terhadap Status Kewarganegaraan.

  3. Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang Ditinjau dari Aspek Perdata.

  4. Analisis Terhadap Konsep Domisili (Tempat Kediaman) dalam Hukum Perdata.

  5. Implikasi Hukum Pengakuan Anak Luar Kawin Terhadap Hak Perdata Anak.

  6. Peran Saksi Ahli dalam Pembuktian Perkara Perdata di Pengadilan.

  7. Analisis Hukum Terhadap Putusan Verstek dalam Hukum Acara Perdata.

  8. Penerapan Prinsip Proporsionalitas dalam Sita Jaminan (Conservatoir Beslag).

  9. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Atas Pelanggaran Hak Atas Merek Dagang.

  10. Problematika Eksekusi Putusan Arbitrase Nasional di Indonesia.

  11. Kedudukan Hukum Mediator Non-Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Perdata.

  12. Analisis Hukum Terhadap Ganti Rugi dan Rehabilitasi Korban Salah Tangkap.

  13. Perlindungan Hukum Bagi Pewaris yang Berada di Bawah Pengampuan.

  14. Peran Notaris dalam Proses Legalitas Dokumen Elektronik.

  15. Aspek Hukum Perdata Terhadap Perjudian Online dan Dampaknya.


Isu Kontemporer dan Interdisipliner

  1. Tanggung Jawab Perdata Platform Media Sosial Terhadap Konten Hoaks.

  2. Perlindungan Hukum Data Pribadi dalam Konteks Big Data dan Kecerdasan Buatan (AI).

  3. Implikasi Hukum Perdata dari Penggunaan Non-Fungible Token (NFT) dalam Transaksi Digital.

  4. Aspek Hukum Perdata dalam Kasus Pencurian Identitas (Identity Theft) Secara Online.

  5. Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Karya Seni Digital yang Dibuat Oleh AI.

  6. Tanggung Jawab Hukum Pengembang Aplikasi Pinjaman Online Ilegal.

  7. Konsep dan Implementasi Hukum Kebiasaan (Customary Law) dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan.

  8. Analisis Hukum Perdata Terhadap Cyberbullying dan Dampaknya.

  9. Perlindungan Hukum Bagi Investor Kripto dari Penipuan Skema Ponzi.

  10. Kedudukan Hukum Perjanjian Smart Contract dalam Blockchain.

  11. Aspek Hukum Perdata dalam Kasus Penipuan Berkedok Investasi Bodong.

  12. Tanggung Jawab Platform E-commerce Terhadap Barang Palsu (Counterfeit Goods).

  13. Perlindungan Hukum Terhadap Data Kesehatan Pasien dalam Rekam Medis Elektronik.

  14. Analisis Hukum Perdata Terhadap Praktik Jual Beli Organ Tubuh Secara Ilegal.

Komentar

Masarif

Postingan populer dari blog ini

Cara Lulus Skripsi dengan Bantuan AI: Panduan Lengkap Mahasiswa 2025

Panduan Lengkap Membuat Proposal dengan Bantuan ChatGPT